Utang Pemerintah Indonesia Naik, Dekati 4.000 Triliun

TheIndicatordaily.com, JAKARTA – Total utang pemerintah Indonesia capai Rp 3.672,43 triliun per 31 Mei 2017, atau naik Rp 5 triliun dari April 2017. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah harus jelas dalam menggunakan utang sehingga bisa lebih produktif.

“Jadi, utang itu untuk apa? Produktif atau tidak? Utang itu bisa refinancing atau tidak? Kalau tidak bisa, pasti akan bermasalah,” kata Enny, saat dihubungi, Rabu (28/6/2017). Meski Rp 5 triliun itu disebut untuk membiayai defisit APBN dalam membangun infrastruktur, Enny justru tidak melihat demikian. Menurut dia, ada salah kelola dalam menggunakan utang tersebut.

Padahal, utang itu digunakan untuk infrastruktur yang peruntukannya jangka menengah dan panjang. Enny heran, bagaimana mungkin mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi semua industri dalam negeri terpuruk.

Termasuk industri yang terkait dengan infrastruktur. “Persoalannya defisit kita bertambah, itu menyebabkan utang tidak produktif. Semen oversupply, industri baja pertumbuhannya negatif, industri logam pertumbuhan negatif, itu kan nggak mungkin sebenarnya,” kata dia.

Walau begitu, ia akui tidak semua pembangunan infrastruktur pasti akan produktif dalam jangka pendek. Sementara, utang harus ada dua hal, yaitu solvabilitas ataupun likuiditas.

“Artinya, selain rasio utang, itu berbicara solvabilitas, kemampuan dan risiko jangka menengah panjang. Tetapi, harus dilihat likuiditas perekonomian,” kata Enny.

Kalau dilihat, Enny menambahkan, untuk ukuran makro, APBN sudah defisit keseimbangan primer. Keseimbangan primer yang dimaksud adalah penerimaan negara dikurangi belanja, tapi di luar pembayaran bunga utang.

Walaupun defisit keseimbangan primer, bukan berarti tidak boleh utang sama sekali. Tetapi, pemerintah harus hati-hati, supaya peruntukan utang harus produktif untuk meningkatkan kineija perekonomian. “Ini sudah lima tahun mulai defisit keseimbangan primer. Memang tidak bisa langsung seimbang, tapi minimal tidak bertambah,” ujar dia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan, tambahan utang sebesar Rp 5 triliun untuk membiayai defisit APBN selama 2017. Penambahan tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur.

“Penambahan utang sebesar Rp 5 triliun menunjukkan tambahan bersih atau neto dalam bulan Mei untuk membiayai defisit APBN selama 2017,” kata Robert, saat dihubungi, Rabu (28/6/2017).

Menurut dia, untuk mengukur sustainability atau nilai relatif dari utang tersebut, harus dibandingkan secara relatif terhadap produk domestik bruto. Dengan begitu, lanjutnya, akan didapat angka rasio sekitar 28 persen. Sehingga, Robert mengklaim angka ini tergolong aman.

Robert menuturkan, meski utang naik, namun dengan reformasi perpajakan, penerimaan negara juga meningkat. Sehingga, diharapkan akan mengurangi defisit anggaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan, total akumulatif utang Pemerintah Indonesia saat ini estimasinya hanya sekitar 28 persen dari PDB 2017 ini.

Sementara, UU Keuangan Negara, maksimal total utang Pemerintah yang diperbolehkan adalah 60 persen.

Hal itu karena utang yang dibuat oleh Pemerintah telah direncanakan secara saksama dalam APBN. Menurut dia, APBN Indonesia bersifat ekspansif sehingga negara bisa membangun infrastruktur, membiayai pengeluaran untuk perlindungan sosial, transfer ke daerah untuk pembangunan Indonesia.

Karena pengeluaran lebih besar dari penerimaan, lanjut dia, negara menjalankan anggaran defisit. “Itulah maka ada utang. Defisit di satu tahun APBN dijaga tidak lebih dari 3 persen dari PDB Indonesia tahun tersebut,” kata Suahasil, Rabu (28/6/2017).

Dirinya menegaskan, rasio utang pemerintah sampai saat ini masih sesuai dengan UU Keuangan Negara. Meski demikian, Pemerintah akan memastikan dan menjaga maksimal 3 persen tersebut untuk memastikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

“Secara total, akumulatif utang memang naik. Itu konsekuensi dari pengeluaran negara yang terus naik dan defisit di sekitar 2,4 persen di tahun 2017 ini,” kata Suahasil.

Untuk menjaga agar APBN tetap sehat, Suahasil menuturkan, Pemerintah akan terus menjaga dan mengelola utang Pemerintah agar dipakai secara efisien dan produktif. Prinsip kehati-hatian akan terus mewarnai pengelolaan utang.

Komentar Anda?