Pemerintah Andalkan Utang, RAPBN-P 2017 Defisit Ambang Batas

TheIndicatorDaily.Com, JAKARTA – Potensi defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 mencapai 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu hampir menyentuh ambang batas dalam UU Nomor Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kendati demikian, pemerintah optimistis defisit itu dapat ditekan dengan penghematan alamiah dari belanja Kementerian atau Lembaga (K/L), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Dalam Outlook 2017, defisit anggaran terhadap PDB diperkirakan berada di 2,67% dengan asumsi serapan belanja K/L 96%-97%. Potensi defisit 2,92% dapat terjadi apabila salah satu indikator utama, yakni serapan belanja K/L, mencapai 100%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 30% dan defisit APBN 2017 di kisaran 2,5%. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi yang dialami negara-negara G-20 (20 negara yang menguasai 75% perdagangan dunia, termasuk Indonesia, satu-satunya negara ASEAN yang masuk kelompok itu).

Sri menambahkan, pada level defisit kisaran 2,5%, dia meyakini ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas 5%. Itu menunjukkan stimulus fiskal efektif meningkatkan perekonomian sehingga utang menghasilkan kegiatan produktif.

Saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah 30%. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan negara anggota G-20yang lain. “Indonesia berupaya mengelola utang secara ‘prudent’ (hati-hati). Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Ini merupakan upaya pemerintah mengatasi ketinggalan pembarigunan,” ujar Sri dikutip dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati, kemarin.

Sri mengungkapkan berbagai proyek di Tanah Air sempat tertunda sehingga pembangunan dinilai tidak maksimal dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Maka dari itu, pemerintah kini fokus menangani dampak krisis ekonomi pada 1998 dan 2008, dampak tekanan pelemahan ekonomi global pada 2014, serta mendorong pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus penggerak ekonomi.

“Peran pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi negeri. Ketimpangan antara si miskin dan si kaya membutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial. Tujuannya untuk melindungi kelompok termiskin agar tidak makin tertinggal.”

Efisiensi anggaran
Selain itu, menurut dia, Indonesia memerlukan investasi pendidikan dan kesehatan yang besar. Hal itu juga menjadi landasan dalam penyusunan APBN agar dapat mencukupi belanja pendidikan dan kesehatan yang terbilang besar agar sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak tertinggal dari bangsa lain. Pun, penerimaan perpajakan terus digenjot dengan reformasi pajak agar belanja dan biaya pembangunan tidak semata mengandalkan utang.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan penggunaan utang difokuskan pada belanja yang sifatnya produktif. “Pemerintah berupaya agar realisasi APBN tidak kontraktif, tapi ekspansif,” ujarnya, kemarin. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan langkah efisiensi belanja barang K/L dalam APBN 2017 mampu hemat anggaran Rpl6 triliun.

Komentar Anda?